Breaking News

Memuat berita terbaru...

Dua Kotak Susu, Satu Pelajaran Penegakan Hukum: Polresta Denpasar Pilih Jalan Kemanusiaan

Poto Istimewa 

Denpasar – Studio Tribun.Com

Tidak semua perkara harus berakhir di balik jeruji besi. Namun, tidak pula setiap perdamaian otomatis mencerminkan keadilan. Di antara dua prinsip tersebut, Polresta Denpasar mengambil langkah penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice terhadap perkara dugaan pencurian dua kotak susu oleh seorang ibu rumah tangga berusia 29 tahun.

Peristiwa yang terjadi di sebuah minimarket Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, ini berakhir dengan kesepakatan damai antara pihak minimarket dan perempuan berinisial RDP, Sabtu (21/11/2026) malam.

Mediasi dipimpin Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H., M.H., dengan melibatkan keluarga RDP dan perwakilan manajemen minimarket.

Pihak minimarket bersedia memaafkan. RDP menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian.

Ketika Penegakan Hukum Bertemu Realitas Kemanusiaan

Kasi Humas Polresta Denpasar menyampaikan bahwa keputusan mengedepankan keadilan restoratif mempertimbangkan nilai kerugian yang kecil, kesediaan korban memaafkan, serta kondisi keluarga RDP yang memiliki anak-anak balita, termasuk bayi berusia lima bulan.

Sejak awal penanganan, RDP tidak ditahan sehingga tetap dapat mengasuh anak-anaknya.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan sisi lain penegakan hukum: bahwa sebuah perkara tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga konsekuensi sosial terhadap keluarga.

Namun, pendekatan kemanusiaan tidak boleh menghapus prinsip pertanggungjawaban. Korban tetap memiliki hak, pelaku tetap harus bertanggung jawab, dan prosedur hukum harus dijalankan secara transparan serta sesuai ketentuan.

Jangan Berhenti pada Surat Perdamaian

Hal menarik dari langkah Polresta Denpasar adalah rencana melibatkan Dinas Sosial Kota Denpasar untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga RDP.

Melalui Bhabinkamtibmas, kepolisian akan menjajaki pendampingan yang dikaitkan dengan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), termasuk menjembatani masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak.

Inilah bagian yang justru perlu mendapat perhatian publik.

Sebab, keadilan restoratif tidak semestinya hanya menghasilkan dokumentasi mediasi, foto perdamaian, dan surat kesepakatan. Harus ada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Apakah keluarga tersebut benar-benar mendapatkan pendampingan? Apakah peluang pekerjaan tersedia? Apakah pembinaan dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan yang mengedepankan kemanusiaan.

Keadilan Bukan Panggung Seremonial

Langkah Polresta Denpasar patut diapresiasi apabila benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan menghasilkan pemulihan bagi para pihak.

Namun, publik juga berhak mengawasi agar keadilan restoratif tidak terjebak menjadi agenda seremonial penegakan hukum.

Hukum harus tetap memiliki wibawa. Korban tidak boleh diabaikan. Pelaku tidak boleh kehilangan kesempatan memperbaiki diri. Dan negara tidak boleh berhenti setelah konflik dinyatakan selesai.

Dua kotak susu mungkin menjadi perkara kecil dari sisi nilai materi. Tetapi bagaimana negara menyelesaikannya menjadi ukuran besar kualitas keadilan.

Sebab, penegakan hukum yang bermartabat bukan sekadar mampu mendamaikan, melainkan mampu memastikan bahwa perdamaian benar-benar membawa perubahan.

Karya Jurnalis Indonesia

0 Komentar

Posting Komentar

Post a Comment (0)