Breaking News

Memuat berita terbaru...

WHN SIAPKAN TIGA KANDIDAT WAPRES, ARQAM BAKRI BERI SINYAL KEPADA PRABOWO: PUBLIK MENUNGGU IDENTITAS DAN DASAR USULAN

Poto Ilustrasi 

JAKARTA – Studio Tribun.Com, 22 November 2026

Wacana pengusulan tiga nama kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Wawasan Hukum Nusantara (WHN) mulai menjadi perhatian. Ketua Umum WHN, Arqam Bakri, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan tiga figur yang akan diusulkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, di balik rencana tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar: siapa ketiga figur yang dimaksud, apa rekam jejaknya, dan atas dasar pertimbangan apa mereka dinilai layak masuk dalam usulan WHN?

Arqam mengungkapkan bahwa tiga kandidat tersebut terdiri atas satu kepala daerah serta dua figur dari kalangan pakar hukum dan politik yang juga berkiprah sebagai akademisi. Komposisinya mencakup satu perempuan dan dua laki-laki. Dua di antaranya disebut berasal dari luar Pulau Jawa.

Identitas ketiga kandidat masih dirahasiakan. Arqam hanya memberikan petunjuk berupa inisial M, Y, dan S.

"Kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Namun, nama-nama yang kami ajukan bisa jadi merupakan sosok yang nantinya terpilih menjadi Wakil Presiden," ujar Arqam.

Menurutnya, jabatan Wakil Presiden membutuhkan figur dengan pengalaman pemerintahan, pemahaman hukum, wawasan politik, serta kemampuan mendukung penyelenggaraan negara.

WHN berencana menyampaikan usulan tersebut melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Organisasi itu menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kebutuhan kepemimpinan nasional.

JANGAN BERHENTI PADA NAMA, PUBLIK BERHAK MENGETAHUI KAPASITAS

Pernyataan WHN tentu tidak cukup hanya menjadi wacana pengajuan tiga nama. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai rekam jejak, pengalaman, integritas, kompetensi, serta kontribusi masing-masing kandidat.

Apalagi, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik atau simbol pendamping kepala negara. Kedudukannya memiliki landasan konstitusional dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sementara itu, mekanisme pemilihan dan pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 8 UUD 1945.

Karena itu, usulan organisasi masyarakat harus ditempatkan secara proporsional sebagai aspirasi, bukan sebagai mekanisme penetapan ataupun penunjukan pejabat negara.

Jika jabatan Wakil Presiden benar-benar mengalami kekosongan sebagaimana diklaim dalam pernyataan tersebut, aspek hukum dan prosedur konstitusional harus dijelaskan secara terbuka.

WHN juga perlu memberikan kejelasan mengenai dasar informasi terkait kekosongan jabatan, mengingat status resmi jabatan Wakil Presiden dan proses pengisiannya merupakan persoalan konstitusional yang tidak boleh dibangun hanya berdasarkan pernyataan sepihak.

UJIAN WHN ADALAH TRANSPARANSI

Arqam menyampaikan harapan agar figur yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden mampu mendukung stabilitas pemerintahan, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan kedaulatan negara.

Namun, harapan tersebut harus disertai argumentasi yang terukur. Publik berhak mengetahui apakah tiga nama yang disiapkan memiliki rekam jejak kepemimpinan, pengalaman birokrasi, pemahaman konstitusi, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar daftar nama atau manuver wacana politik, melainkan proses ketatanegaraan yang transparan, sah, dan berlandaskan konstitusi.

WHN kini memiliki pekerjaan lanjutan: membuka dasar pertimbangan pengusulan, menjelaskan profil kandidat, serta memastikan aspirasi yang disampaikan tidak melampaui mekanisme konstitusional.

Sebab, dalam urusan kepemimpinan negara, popularitas nama tidak boleh menggantikan legitimasi hukum.

Karya Jurnalis

0 Komentar

Posting Komentar

Post a Comment (0)